The Ultimate Indonesian Comic Debate di WCCE 26 Bawa Keluhan Komikus!

Dalam sesi talkshow yang diselenggarakan oleh Malaka Books di ScreenX CGV Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat tersebut, Peneliti komik Indonesia di RMIT dan Politecnico Milano sekaligus kartunis Gideon Kamang membuka dengan melihat problem skena perkomikan di Indonesia itu tidak linear dan sifatnya sistemik. "Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dan berada di luar kuasa kita (komik Indonesia sendiri). Daya literasi pembaca, daya beli pembaca, atau semudah teks kertas di luar kuasa kita. Jadi bagaimana mendekati sebuah permasalah yang sistematis yang kadang berasal dari luar sektor komik Indonesia ini harus bertumpu pada aktor yang memiliki kuasa pada sistem tersebut. Kalau harus ditunjuk satu poin yang paling bisa punya efek domino paling banyak terhadap transformasi ekosistem menurut saya adalah regulasi yang menjamin adanya distribusi merata di mana semua dan geografis. Karena selama ini toko buku saja, infrastruktur kita hanya berpusat di, saya mau bilang Jawa-sentris ternyata lebih parah, Jakarta-sentris. Bagaimana pemerintah bisa menjamin sebuah distribusi yang merata dan adil untuk semua pelaku ekonomi kreatif terutama di komik."

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar memaparkan bagaimana dalam menumbuhkan skala industri yang juga melibatkan komik, tidak hanya dukungan informasi yang jelas kepada pihak pemerintah saja yang penting, tapi juga semua elemen harus bisa satu pemahaman dalam ke mana navigasi karya seperti komik dibawa ke ekonomi kreatif karena pelaku bisnis sampai komikus bahkan punya karakter yang bisa berbeda dan bertolak belakang dalam memandang sebuah medium ini. "Ini bukan hanya komik aja, ini semua pejuang kreatif sama problemnya," sebut Irene dalam sesi bincang-bincang tersebut.

Sekjen Asosiasi Komik Indonesia Ecky Mosmarth juga menerangkan adanya disjungsi di antara instrumen dan eksekusi untuk dunia komik. "Kita plek-ketiplek berusaha melihat instrumen yang di negara asing, contohnya yang 1-by-1 itu waktu kita bikin subsektor 17 (ekonomi kreatif) sama Korea. Tapi ketika kita mencoba mencontek itu, kita gak ikut mengaplikasikan Capital Investment yang dibutuhkan untuk instrumen tersebut. Jadi kita gak pernah bisa bikin production grant walaupun kita punya aturan bahwa negara harus mendukung produk kreatif...regulasi-regulasi itu ada, cuma ada disjungsi yang perlu diselesaikan antara dengan anak-anak komik sebanyak-banyaknya ngasih tahu di pemerintahan "butuh ini, butuh itu"atau dari teman-teman komunitas lebih proaktif cari kantong-kantong komunitas yang aktif agar disjungsi tersebut selesai. Karena walaupun kita gak punya grant, program produksi itu ada," jelas Ecky.

Komikus Faza Meonk mengambil posisi dalam melihat bagaimana negara mendukung ekonomi kreatif juga bisa dilihat dari anggarannya. "Komik aja di bawah publishing menurutku, jadi yang harus banyak kita omongin justru adalah "Negara ini punya political will gak sih sama Ekraf?" Ternyata di Malaysia, mereka punya semacam kebijakan voucher belanja buku untuk anak-anak, sehingga penerbit akhirnya jualan ke sekolah-sekolah sehingga itu subsidi dari pemerintah. Itu namanya political will, karena negaranya mau anak-anaknya dari kecil hobi membaca. Masuk dari awal aja, kalau komik kita mau maju negara harus mau generasi mudanya dari awal tuh hobi membaca. Generasi mudanya pasti pilih komik dulu, karena itu yang paling mudah untuk diakses," papar Faza.

Prasetya Dwicahya, Co-founder The Reading Chamber dan kurator buku juga melihat bagaimana generasi saat ini empowering instrumen ekonomi kreatif seperti komik dan gaming dibandingkan generasi sebelumnya, namun tidak menampik masalah pelik yang menyangkut tidak hanya pembuatnya, namun juga pembacanya, "Wajar kalau memang masih sangat sulit kalau kita ingin membawanya menjadi sebuah produk massal. Memang riil kalau beli buku atau komik bukan sesuatu yang diutamakan (tersier). Menurut saya ada masalah struktural yang memang berada di luar dari kemampuan dari kementerian (kreatif) ini sendiri. Pemerintah merupakan sesuatu yang sangat besar. Saya juga ingin menyampaikan bahwa, saya berkeinginan melihat industri komik Indonesia bisa bertumpu dengan sangat baik."

Eno Bening, influencer dan pendiri Cleansound Studio juga bicara perspektifnya sebagai marketer tentang pengalamannya berbicara dengan kreator-kreator acara Comic Paradise yang berlangsung di Yogyakarta 17-18 Oktober silam. "Aku mau turun lagi obrolan kita ke level mikronya. Aku pengen tahu dari kreator yang indie ini problemnya yang manusia dan bukan sektoral kebijakan dan lain-lain seperti apa? Mayoritas kreator di Indonesia bukan kreator fulltime. Mereka harus kerja lagi untuk menghidupi komik mereka. Yang kedua, mereka dari kantong sendiri, tabungan sendiri, dan simpanan sendiri, mereka berantemnya sama percetakan."

Eno kemudian memberikan satu contoh yang datang dari acara tersebut, "Yang di Jakarta percetakan murah, salah satu komikus yang aku ngobrol di Kalimantan satu buku nyetak itu harganya sudah (maaf kalau aku salah) untuk modal aja sudah hampir Rp 30 ribu. Mau dijual berapa dengan modal 30 ribu? Dikirimnya gimana? Bayangin ada yang dari Kalimantan itu ngakalinnya mereka datang lebih dulu untuk bisa cetak di Jogja, dan itu makan tiga hari, karena semua komikus dari Jogja cetak juga. Percetakannya sedikit, jadi dia harus mutar otak untuk sekadar merilis komiknya yang belum tentu laku. Yang belum tentu dibeli, yang aku gak tahu semoga dia tidak pulang bawa-bawa cetakan."

Galeri The Ultimate Indonesian Comic Debate di WCCE 5

Apa pendapatmu sendiri terhadap WCCE 5? Sampaikan di kolom komentar!