Kupas Kontroversi Taksi Uber di DKI Jakarta

Follow Duniaku untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Mengapa Taksi Uber Dilarang?

[read_more link="http://www.duniaku.net/2015/06/14/konflik-gojek/" title="Betulkah GoJek Lebih Unggul dari Tukang Ojek Lokal?"]

Aplikasi taksi uber baru sepekan diluncurkan, tetapi sudah mendapat banyak respon negatif, tidak terkecuali dari Pemprov DKI. Mobil taksi mewah dengan plat hitam tersebut pun kini dilarang “mangkal” khususnya di area kota Jakarta. Namun siapa sangka ternyata Uber sudah berdiri sejak 2009 dan beroperasi di 170 kota lebih.

Mengapa taksi uber dilarang? Taksi dengan aplikasi online dianggap ilegal karena beroperasi dengan plat hitam dan tidak bergerak di bawah PT yang digadang-gadang alpa dari pungutan pajak. Ahok Selaku Petinggi DKI Jakarta jelas tidak ingin jasa transportasi ilegal tersebut bebas menawarkan jasa.

“Keberadaan taksi aplikasi online merugikan. Selain itu, tanpa PT nanti siapa yang akan bertanggung jawab semisal terjadi apa-apa? Bila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kamu mau tanggung jawab?” papar Ahok (19/06/15) menanggapi keberadaan taksi uber.

Memang benar tarif yang dipasang taksi uber relatif sama dengan tarif taksi biasanya. Namun, uber beroperasi termasuk usaha ilegal karena tidak membayar pajak untuk ibu kota. Sehingga pemasangan tarif tersebut menurut Ahok kurang masuk di akal.

Ahok menegaskan bila uber memang ingin serius, sebaiknya mengurus perizinannya. Suami dari Veronica Tan tersebut sebenarnya tidak ingin mempersulit pihak manampun untuk membuka usaha. Akan tetapi, memang lebi baik bila dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Bila uber tetap memaksa bergerak tanpa patuh aturan bisa jadi menimbulkan rasa kecemburuan antar sesama pengusaha di Jakarta.

Jelas pelarangan operasi uber ini menuai kontroversi. Tepatnya ada pihak yang pro dan kontra. Beberapa pihak yang kontra beralasan karena uber ilegal. Sementara pihak yang setuju berujar bahwa sistem demikian tidak hanya dilakukan oleh uber saja. Bila kamu berkunjung ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, atau kota di luar Jawa sebenarnya sistem taksi pelat hitam tanpa PT sudah ada bahkan sebelum tercipta smartphone dan aplikasi mumpuni. Bahkan transportasi serupa juga ditemukan diperbatasan Malaysia dan beberapa negara besar lainnya.

Belajar dari Taksi Uber Canada

[read_more link="http://www.duniaku.net/2014/11/21/putra-sulung-ahok-ternyata-gamer-loh/" title="Nicolas Sean, Putra Sulung Ahok Ternyata Gamer, loh!"]

Menyikapi kontroversi taksi uber di Jakarta, sekiranya dirasa perlu untuk belajar dari kontroversi uber yang terjadi di beberapa negara maju. Misalnya saja kontroversi uber di Canada.

Tidak berbeda jauh dengan uber di Jakarta, layanan uber di Canada juga sering menjadi pusat berita. Bahkan para supir taksi konvensional sampai melakukan demo menolak keberadaan uber. Supir taksi konvensional mengaku dirugikan karena pendapatan mereka berkurang cukup drastis. Tarif uber yang dibandrol di Canada lebih murah karena tidak membutuhkan modal untuk biaya mobil, servis, biaya izin taksi, dan biaya regulasi lain. Sehingga tidak heran penumpang memilih uber. Adapun calon penumpang semestinya juga mempertimbangkan faktor keamanan karena seperti yang diketahui uber bergerak tanpa izin resmi. Jadi tidak sekedar cari tarif murah saja.

Menanggapi aksi demo supir taksi konvensional, akhirnya operasi sweeping dilakukan terhadap taksi uber di Canada. Sweeping dilakukan sejak bulan Februari-April 2015 dengan cara memesan jasa taksi lalu melakukan penangkapan untuk supir uber yang tidak mengantongi izin resmi. Setiap supir yang tertangkap pun kemudian dipanggil ke pengadilan dan mesti membayar denda lantaran tidak memiliki SIM taksi dan memberikan pelayanan ilegal.

Setali tiga uang Ahok juga memiliki ide yang sama untuk mengatasi taksi uber di ibu kota.

“Kalau ada mobil-mobil seperti itu langsung saja ditangkap. Gampang kok nangkapnya. Cukup jebak dengan cara install aplikasinya lalu pesan. Tunggu mobil mana yang datang langsung tangkap,” tambah Ahok.