Polemik pajak studio game lokal Toge Productions terus bergulir dan memicu perdebatan di kalangan pelaku industri game di Tanah Air.
Setelah cuitan founder Toge Productions menuai perhatian luas, kini giliran CEO Agate, Shieny Aprilia, yang menyampaikan pandangannya secara terbuka. Pernyataannya pun langsung memantik respons besar dari warganet.
CEO studio game lokal Agate, Shieny Aprilia, mengunggah pernyataan panjang yang menanggapi polemik tersebut. Ia mengawali dengan menyebut telah 17 tahun membangun industri game Indonesia bersama para co-founder Agate, sekaligus menyampaikan rasa hormatnya kepada Kris yang selama ini ia anggap sebagai mentor.
Namun, Shieny secara tegas menyatakan perbedaan pendapat. Ia menyoroti bahwa aturan yang diprotes bukanlah “aturan yang dibuat-buat”, melainkan mengacu pada PSAK 19 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang merupakan adopsi dari International Accounting Standards IAS 38. Menurutnya, standar tersebut adalah praktik akuntansi internasional, bukan kebijakan sepihak.
Dalam pernyataannya, Shieny juga menekankan bahwa pemerintah dinilai benar dalam mengadopsi standar global demi mendorong industri lokal naik kelas. Ia berpandangan bahwa beban untuk memenuhi standar tersebut memang berada pada pelaku industri yang sudah lebih matang, agar bisa menjadi contoh dan mendorong ekosistem game nasional berkembang lebih profesional.
Alih-alih meredakan situasi, pernyataan Shieny Aprilia justru memicu gelombang respon negatif dari sebagian netizen. Banyak yang menilai komentarnya terlalu keras dan terkesan menyerang secara personal, terutama pada bagian yang menyebut “mementingkan diri sendiri di atas industri” serta pernyataan bernada personal di akhir unggahan.
Sebagian warganet menilai polemik ini seharusnya difokuskan pada substansi peraturan dan implementasinya, bukan pada penilaian karakter atau sikap individu. Kritik juga muncul terkait kedekatan sang CEO dengan pihak pemerintahan itu sendiri.
Meski begitu, ada pula pihak yang mendukung pandangan Shieny. Mereka menilai standar internasional memang harus diikuti jika industri game Indonesia ingin diakui secara global.
Di tengah perdebatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi. DJP menegaskan bahwa mereka terikat oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan, sehingga tidak dapat mengomentari kondisi wajib pajak tertentu.
Secara umum, DJP menjelaskan bahwa perlakuan pajak atas suatu biaya ditentukan berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, guna memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, serta memberikan kepastian hukum. Pernyataan ini dianggap sebagai penjelasan normatif tanpa merujuk langsung pada kasus spesifik.
DJP juga menekankan bahwa setiap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada wajib pajak. Klarifikasi tersebut menjadi penegasan bahwa polemik yang berkembang di ruang publik tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan proses administrasi perpajakan yang berlangsung.
Bagaimana menurutmu?